Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya dipastikan melintasi wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal terintegrasi di kawasan Cekungan Bandung.
Untuk mendukung operasional BRT Bandung Raya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyiapkan sejumlah infrastruktur penunjang. Salah satunya depo bus yang direncanakan berada di kawasan Gedong Lima, Kecamatan Padalarang.
Lokasi depo tersebut dipilih karena berada tidak jauh dari Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang. Keberadaan fasilitas itu diharapkan dapat mendukung konektivitas antarmoda transportasi, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju kawasan Bandung Raya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, mengatakan, selain depo, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan terminal di kawasan Kota Baru Parahyangan. Rencana tersebut merupakan bagian dari dukungan daerah terhadap pengembangan layanan BRT Bandung Raya.
“Ya kita menyiapkan depo di Gedong Lima, kemudian untuk terminalnya ada di Kota Baru Parahyangan. Tahun lalu, sudah kita uji coba waktu zaman Pak Pj Gubernur Bey Machmudin,” kata Ade Zakir Hasyim, Minggu 1 November 2026.
Menurutnya, pengembangan BRT Bandung Raya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan jalan arteri yang sudah tersedia. Bus nantinya akan melintasi sejumlah wilayah di Bandung Raya dengan dukungan fasilitas pemberhentian di sepanjang rute perjalanan.
Skema tersebut tidak menggunakan jalur khusus bus. Sebagai gantinya, pemerintah akan menyiapkan halte dan marka pemberhentian untuk menunjang pelayanan penumpang serta mengatur titik naik dan turun pengguna jasa transportasi massal tersebut.
“Kalau jalurnya sesuai dengan kesepakatan kan menggunakan eksisting, tidak ada jalur khusus. Hanya di sepanjang jalur itu nanti ada halte on-corridor, kemudian marka tempat berhenti busnya,” kata Ade Zakir.
Dengan memanfaatkan jalur eksisting, Ade berpesan operasional BRT dapat menjangkau masyarakat tanpa harus menunggu pembangunan jalur khusus di setiap ruas jalan.
Ade Zakir menjelaskan, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran tambahan melalui skema cost sharingberbentuk hibah yang dimasukkan dalam APBD Perubahan. Anggaran itu digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional BRT Bandung Raya.
“Ada tambahan cost sharing bentuknya hibah yang dianggarkan di APBD perubahan. Tahun lalu jumlahnya itu Rp1.888.619.426 kemudian ditambah sekarang Rp1.936.518.705. Jadi lebih kurang yang dianggarkan itu Rp3,8 miliar untuk PSO BRT Bandung Raya,” kata Ade Zakir.
Kehadiran bus massal ini diharapkan mampu memberikan pilihan perjalanan yang lebih terjangkau dan terintegrasi bagi warga Bandung Barat. Meski demikian, pengoperasian BRT masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini mengandalkan kendaraan pribadi.
Sumber: Koran Gala
