Peningkatan eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Beberapa maskapai menyesuaikan rute serta jadwal penerbangan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika situasi regional.
Dampak tersebut turut memengaruhi jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia, baik yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih menunggu jadwal keberangkatan di Tanah Air.
Berdasarkan data melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menegaskan bahwa pemerintah terus memonitor perkembangan situasi secara cermat dan terukur.
“Kami mengimbau seluruh jemaah umrah agar tetap tenang dan tidak panik. Terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).
Dia juga meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, serta KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Menurut Puji, Kemenhaj terus berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam negeri maupun di Arab Saudi demi memastikan keamanan dan keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah berkomitmen memberikan pelindungan maksimal kepada seluruh jemaah, serta memastikan setiap penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Kemenhaj juga mengimbau keluarga jemaah di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah bersama perwakilan RI di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif untuk memastikan kondisi jemaah aman serta layanan tetap berjalan optimal.
Negara hadir memberikan pelindungan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan selalu mengakses informasi melalui saluran resmi dan berkoordinasi dengan PPIU masing-masing agar setiap perkembangan dapat diperoleh secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
